Nelayan Geram, Dosen IPB Ungkap dampak Pergantian Iklim pada Stok Ikan Osean

jpnn, idn times , Jakarta - Spesialis Adaptasi dan Penanggulangan Perubahan Iklim IPB University , Perdinan, mengatakan perubahan iklim juga berpengaruh pada ekosistem lautan serta stok ikan ikan Di laut. Akhirnya hal tersebut berdampak pada Indonesia yang kaya dengan sumber daya pesisir, misalnya terumbu karang, rumput laut, serta pantai, yang semuanya mengandung nilai ekonomi signifikan.

"Perubahan iklim bisa saja mengacaukan keberlanjutan dan jumlah tangkapan ikan, sekaligus berdampak pada masyarakat pesisir, karena hal ini dapat meredupkan produktivitas lautan," katanya seperti dilansir dalam rilis pers, Sabtu, 26 April 2025.

Dosen dari Departemen Geofisika dan Meteorologi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University menyebutkan bahwa salah satu akibat pemanasan global pada sistem ekologis lautan adalah pengurangan tingkat klorofil A yang memiliki fungsi vital terhadap keberlanjutan populasi ikan.

Dia pun menekankan betapa vitalnya memahami pergantian pola iklim, misalnya El Niño dan La Nina. Kejadian semacam itu bisa berdampak pada migrasiikan menuju kedalaman laut yang lebih besar serta menjauh dari pesisir.

Perdinar mengutamkan signifikansi regulasi yang mendorong ketersediaan sumber daya lautan serta manajemen jangka panjang. Antara lain melalui program-program tertentu saat ini tengah dikerjakan yakni Payment for Ecosystem Services , yang mengizinkan nelayan menerima imbalan dari manajemen ekosistem pesisir secara bertanggung jawab.

"Oleh karena itu, sangatlah vital bagi kita untuk memiliki data yang presisi terkait dengan persediaan ikan serta status ekosistem lautan. Melalui regulasi yang pas, kita bisa meraih manfaat dari pergeseran iklim guna menunjang bidang nelayan dan juga mendorong pengembangan cabang usaha berbasis hasil tangkap ikan," katanya.

Seorang nelayan kecil dari Maluku bernama La Tohia mengungkapkan keprihatinannya tentang tantangan yang masih dialami para nelayan setempat, termasuk masalah dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. "Batasi akses pada BBM ber-subsidi ini sangat mempengaruhi kemampuan kami untuk melanjutkan aktivitas menangkap ikan," katanya.

Dia menyebutkan bahwa dengan menggunakan kapal berukuran satu gross ton (GT), nelayan harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa mendapat hasil tangkapan yang memadai. Di sisi lain, kebijakan pemerintah tentang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai masih belum sesuai dengan kebutuhan sebenarnya di lapangan.

"Kita sering kali perlu mencari ikan di daerah penangkapan yang dapat berjarak antara 30 sampai 40 mil laut dari pantai. Sedangkan untuk memperoleh insentif atau harga jual yang wajar, aturan pemerintahan mensyaratkan kapal tangkapannya lebih besar dari 12 GT. Tentunya ini tak cocok dengan situasi kita sebenarnya di lokasi," paparanya.

La Tohia menginginkan agar pemerintah merumuskan peraturan yang lebih bersikap terbuka serta mendukung para nelayan lokal, khususnya di area kepulaunya seperti Maluku. Wilayah ini mempunyai kondisi alam dan masalah transportasi unik jika dibandingkan dengan bagian-bagian lain dari tanah air.